KALIANDA, tintaonline.id – Realisasi penggunaan anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DPTPHBun) Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2021 kini tengah disorot. Pasalnya, laporan pertanggungjawaban (LPj) yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut diduga menyimpan banyak kejanggalan.
Salah satu yang paling mencolok adalah pada pos anggaran belanja pengadaan alat pertanian (toolset). Dalam LPj tersebut tercatat anggaran sebesar Rp.909.456.813, dengan realisasi pengeluaran mencapai Rp.870.813.957 atau sekitar 95,75 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian dua unit toolset pertanian.
Namun, meskipun anggaran yang dialokasikan terlihat cukup besar untuk pembelian hanya dua unit alat, muncul dugaan adanya penyalahgunaan anggaran yang dapat berpotensi merugikan negara. Sejumlah pihak mempertanyakan ketepatan harga pembelian yang tercantum, serta apakah pengadaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.
Selain itu, sejumlah pihak juga meragukan prosedur pengadaan yang dilakukan, mengingat nilai anggaran yang cukup besar untuk pembelian alat pertanian yang relatif sederhana.
Dugaan ini semakin menguat setelah terungkapnya beberapa ketidaksesuaian dalam laporan tersebut, yang memunculkan kecurigaan adanya potensi korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Lampung Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Namun, masyarakat dan sejumlah organisasi anti-korupsi mendesak agar proses pengadaan dan penggunaan anggaran ini diawasi lebih ketat oleh pihak berwenang.Dengan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, diharapkan pihak berwenang segera melakukan audit yang transparan untuk memastikan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Lampung Selatan.
(Red)
